PKS DAN FITNAH PERDA DINIYAH

Cilegon-Menanggapi isu miring yang berkembang mengenai Perda Diniyah. Yaitu mengenai aksi walk out yang dilakukan tiga anggota dewan dari PKS, jajaran pimpinan yang terdiri anggota aleg dan pengurus DPD mengagendakan silaturahmi ke Fokmada sebagai elemen yang mewakili madrasah dalam mengusung perda diniyah. Agenda silaturahmi itu dilakukan hari Jum’at (22/02) pukul 16.30 wib. Hadir dalam kesempatan itu dari PKS, Amal Irfanudin (aleg), Ardawi Muhsin (aleg), Suminto (ketua DPD), Eko dan Junedi (tim media). Adapun dari pihak Fokmada adalah Sariman (Ketua I) dan Marhani (Sekretaris).

Pada kesempatan itu Ardawi Muhsin membuka acara dengan menyampaikan tujuan kedatangan yaitu sebagai sarana silaturahmi. Amal Irfanudin menambahkan bahwa Fokmada adalah representasi dari madrasah-madrasah yang mengusung sedari awal disahkannya perda diniyah sehingga Fokmada tentu lebih tau mana elemen-elemen yang mengusung perjuangan perda diniyah ini dari awal. Amal menjelaskan juga bahwa walk out nya PKS pada rapat paripurna yang lalu bukan karena PKS tidak sepakat dengan penetapan perda diniyah, akan tetapi PKS tidak sepakat untuk agenda pertama sidang paripurna yaitu tentang penetapan tim seleksi KPU yang tidak transparan. “kita dari PKS memang tidak bisa kembali lagi ke ruang sidang jika sudah keluar. Itu memang aturan dalam persidangan,” jelas Amal.

Sariman, ketua I Fokmada menyambut baik silaturahmi yang dilakukan oleh PKS saat itu. Sariman memohon maaf karena Ketua Fokmada sendiri sedang berhalangan untuk datang. Sariman yang pada kesempatan sidang paripurna hadir dan mengikuti perkembangan saat berlangsungnya sidang, dapat memahami apa yang dilakukan oleh PKS dan kawan-kawan. Beliau juga mengucapkan terimakasih karena berkat bantuan PKS perda ini akhirnya dapat disahkan juga. Sekretaris Fokmada, Marhani yang pernah mendapat teror lewat telepon ini mengaku telah memantau beberapa elemen yang mencoba mengatasnamakan guru-guru madrasah, ternyata tidak semuanya guru madrasah. Fokmada siap membantu PKS dengan menjelaskan duduk permasalahannya kepada masyarakat. Sekretaris Fokmada juga telah menjelaskan kepada guru-guru yang merasa kecewa kepada PKS. Mereka dapat memahami dan meminta maaf.

Di akhir pertemuan, ketua DPD PKS, Suminto menyampaikan bahwa polemik tentang perda diniyah sebenarnya sudah selesai dengan silaturahmi ini. Selanjutnya tinggal menjelaskan kepada masyakat dan mengusung perda ini sehingga betul-betul terlaksana dengan maksimal. Sebab menurutnya, terkadang eksekusi di lapangannya agak susah juga terutama menyangkut suport pendanaan dari APBD. Dalam perjalanan penerapan perda diniyah kelak, PKS siap menjadi elemen pengontrol. Hal-hal lain yang bisa dilakukan setelah disahkannya perda diniyah itu adalah menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan madrasah untuk diajukan pada perubahan APBD 2008.

Pada kesempatan yang lain (20/02) pimpinan DPD juga mengadakan silaturahmi kepada tim seleksi KPU yang terpilih yaitu Yunus Ghazali. Ditemui di rumah beliau, Yunus Ghazali menerima dengan baik kunjungan tersebut. Diwakili Ardawi, pimpinan pengurus DPD menjelaskan tentang aksi walk out yang dilakukan PKS pada sidang paripurna lalu. PKS tidak sepakat dengan mekanisme yang dilakukan oleh pimpinan dewan yang kurang terbuka dalam penetapan tim seleksi KPU itu. Padahal PKS juga masuk dalam pokja akan tetapi hingga disahkannya tim seleksi itu PKS tidak pernah diajak untuk membahasnya bersama. Ketidakterbukaan itulah yang menjadi sebab mekanisme pembentukan tim seleksi menjadi cacat. PKS mengakui kompetensi person yang terpilih sebagai tim seleksi KPU yaitu Yunus dan Udi untuk duduk dalam yang menyeleksi calon anggota KPU, yang tak disepakati oleh PKS adalah prosesnya yang kurang sesuai prosedur. Mengomentari apa yang disampaikan PKS, Yunus Ghazali dapat memahami apa yang sedang terjadi dan mengucapkan terima kasih atas silaturahmi yang dilakukan oleh PKS.

Hari Ahad (24/02), Amal Irfanudin dan Ardawi Muhsin berkunjung ke dua tokoh yang mempertanyakan keseriusan PKS dalam memperjuangkan perda diniyah. Kedua tokoh itu adalah Misja dari majelis zikir grogol dan Shahbul Amin, kepala sekolah SMU Muhammadiyah Cilegon. Keduanya ditemui secara terpisah di tempat tinggalnya masing-masing. Misja dalam kesempatan itu menyampaikan rasa senangnya karena mendapat silaturahmi dari PKS. “Ini dapat mempererat silaturahmi kita sesama muslim”, katanya. Beliau juga menyampaikan bahwa dirinya dan majelis zikir tidak ada rasa benci dengan yang lain, termasuk dengan PKS. Dipenghujung pertemuan, Misja menyampaikan bahwa dirinya akan ikut menjelaskan kepada anggota majelis zikir yang ia kelola bahwa PKS mendukung perda diniyah. Usai dari Misja, Amal dan Ardawi menuju kediaman Hasbul Amin. Hasbul Amin kaget mendapat kunjungan dari PKS namun lama-kelamaan pembicaraan menjadi cair. “Barangkali ini adalah pelajaran untuk PKS agar lebih berhati-hati”, jelasnya. Hasbul Amin juga menyatakan bahwa hal ini adalah kecemburuan beberapa orang kepada PKS saja. Selama ini PKS diyakini Hasbul adalah partai yang terus melakukan move-move ada atau tidak ada pilkada. Pada keduanya PKS menyampaikan bahwa hubungan silaturahmi ini memang sebaiknya terus dijaga. Jangan sampai ada perang wacana di media yang kurang mendidik bagi masyarakat. Dan kedua tokoh tersebut dapat mengerti dan memahami apa yang terjadi pada saat PKS walk out, juga mengenai perjuangan PKS dalam melahirkan perda diniyah

TIM BENTUKAN PKS AKAN KAJI ULANG RTRW CILEGON

Cilegon – Pengesahan RTRW oleh dewan kota Cilegon yang sudah berlangsung cukup lama, mendapat komentar dari ketua Binuistek DPD PK Sejahtera, Asro Mulyono. Dalam pertemuan yang diadakan dengan kader PKS (11/12), Asro Mulyono berencana untuk melakukan tinjauan ulang terhadap pengembangan wilayah industri di kecamatan Ciwandan.

Rencana tinjauan ulang itu juga akan dilakukan untuk rencana pembuatan tempat pembuangan limbah B3 yang rencana akan dibangun di daerah bulakan, Cibeber. Mengingat kepastian pengesahan RTRW yang tak jelas sampai dimana, tim Binuistek yang dibentuk oleh DPD PK Sejahtera akan bekerja untuk mendorong kinerja dewan agar maksimal.

MUKERCAB, MANTAPKAN PELAYANAN MASYARAKAT

Cilegon-Puluhan kader PKS Citangkil mengikuti rapat kerja cabang (rakercab) DPC Citangkil (15-16/12). Kegiatan ini dilaksanakan tiap setahun sekali. Dalam kesempatan itu Fery Budiman, ketua DPC Citangkil menyampaikan program setahun kedepan yang menitik tekankan pada konsolidasi struktur dan pelayanan kepada masyarakat untuk wilayah kecamatan Citangkil. Tema rakercab yang diambil kali ini adalah ‘Meningkatkan Soliditas Struktur untuk Pelayanan Masyarakat, Perluasan dan Pengokohan Dakwah’.

Mengomentari mengenai kondisi wilayah Citangkil dan sekitarnya, Fery Budiman mengungkapkan bahwa kepedulian masyarakat tentang kesehatan perlu mendapat perhatian lebih. ‘..apalagi saat ini sudah masuk musim hujan, biasanya penderita DBD dan diare cenderung meningkat’, ujar Fery. Oleh karena itu DPC Citangkil hendak menyelenggarakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

Di tempat terpisah DPC PKS Cilegon yang diketuai oleh Ikhsan juga menyelenggarakan kegiatan serupa, mukercab. Berbeda dengan DPC Citangkil yang lebih menitik tekankan pada masalah kesehatan, DPC Cilegon lebih mengupayakan untuk meningkatkan bidang ekonomi. Dalam hal kesehatan masyarakat, Ikhsan mengungkapkan bahwa untuk wilayah Cilegon masalah kesehatan telah mendapat perhatian lebih baik.

Dalam pembukaan musyawarah kerja cabang yang dilakukan di kedua tempat itu, Suminto, ketua DPD PKS Kota Cilegon menyampaikan bahwa mukercab yang dilakukan oleh beberapa wilayah diharapkan dapat meningkatkan peran kader PKS pada pemilihan DPRD 2009 kelak.

BAYANAT
Mengenai Isu PKS Cilegon Menolak Perda Diniyah


Assalamu’alaikum wr wb
Bismillahirrahmanirrahim

Berkenaan dengan isu yang terjadi di Cilegon akhir-akhir ini mengenai pengesahan perda Diniyah, maka perlu kiranya DPD PKS Kota Cilegon untuk memberikan penjelasan :
1.Aksi Walk Out
Aksi walk out (keluar ruangan) yang dilakukan oleh anggota dewan dari fraksi PKS pada Rapat Paripurna Dewan hari Jum’at, 15 Februari 2008 merupakan tindakan ketidaksetujuan fraksi PKS akan penetapan Tim Seleksi KPU oleh pimpinan rapat. PKS tidak menyetujui penetapan Tim Seleksi KPU tersebut sebab prosesnya telah cacat secara prosedur. PKS berpendapat penetapan Tim Seleksi merupakan agenda fital yang seharusnya dilaksanakan secara objektif, karena akan menentukan keberlangsungan proses demokrasi di kota Cilegon.

2.Perda Diniyah
PKS tidak pernah menolak apa yang telah di sahkan Rapat Paripurna pada hari yang sama mengenai Perda Diniyah. Apa yang terjadi pada Rapat Paripurna adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman tersebut terjadi karena agenda penetapan Tim Seleksi digabung menjadi satu waktu dengan pengesahan Perda Diniyah. Dengan urutan agenda penetapan Tim Seleksi KPU baru kemudian pengesahan Perda Diniyah. Dan aksi Walk Out dilakukan pada saat agenda penetapan Tim Seleksi KPU.

Perda Diniyah adalah perda inisiatif yang diajukan oleh fraksi PKS dan beberapa partai yang memiliki kesamaan visi. Sehingga sangat tidak mungkin PKS menolak apa yang pernah menjadi usulannya.

3.Himbauan
PKS berharap seluruh elemen masyarakat tidak terpancing emosi dengan isu yang memecah belah ketenteraman masyakat. Kami berpendapat tabayun (klarifikasi) kepada pihak yang bersangkutan adalah sebaik-baik proses untuk memperjelas duduk permasalahan. Oleh karena itu beberapa waktu ini PKS telah bersilaturahmi dengan beberapa pihak yang terkait guna memperjelas titik permasalahan.

PKS berharap dapat bersinergi dengan seluruh elemen masyarakt dalam komitmennya untuk membangun kota Cilegon Adil dan Sejahtera.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, semoga dapat memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat kota Cilegon.

Wassalamu’alaikum wr. wb.


Tertanda